Kebijakan pemerintah dalam memberikan wewenang Kepada BUMN untuk menggenjot Pembangunan infrastruktur dan program kerja justru dapat membahayakan keuangan Negara. Utang BUMN yang dilakukan sampai saat ini bisa menimbulkan adanya indikasi membahayakan keuangan nasional. Upaya pemerintah untuk meningkatkan gairah pembangunan infrastruktur dengan memberikan mandat kapada Badan usaha milik negara justru berpotensi membahayakan kondisi keuangan negara.
Utang BUMN |
Hal ini disebabkan dana yang dikeluarkan akan sangat besar sehingga membuat Badan Usaha Milik negara berani untuk mencari dana dengan cara utang secara tidak langsung yang bisa menimbulkan resiko fiskal dan juga sangat membebani anggaran Nasional. Sementara itu di sisi lain defisit anggaran negara masih saja tinggi dikarenakan penerimaan yang rendah dan tidak pernah mencapai target yang ditetapkan.
Sedangkan Dengan adanya tambahan modal membuat kemampuan BUMN untuk menarik utangnya (leverage) akan menjadi lebih besar untuk mendanai segala proyek pembangunannya. Pada 2018 awal, S&P standard and Poor telah melaporkan kemampuan berutang atau biasa disebut leverage level 20 pada BUMN naik secara signifikan.