Pusat Ekonomi Nasional 2019

Pusat Ekonomi Nasional sampai saat ini masih terpusat di pulau jawa. Hal ini dikarenakan sebanak 60% kegiatan ekonomi nasional masih terpusat di pulau jawa yang memiliki luas pulau sebesar 128 ribu kilometer persegi tersebut. Dalam data yang dirilis oleh badan pusat statistikatau BPS menyebutkan bahwa PDB atau produk domestik bruto nasional mencapai 14,8 ribu triliun rupiah pada tahun 2018.

Pusat Ekonomi Nasional

Sementara itu, aktivitas perekonomian pulau jawa tercatat berkontribusi palig besar yakni sebesar 58,5% dari total produk domestik bruto nasional atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,7% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2017. Selanjutnya, pulau sumatera menjadi pulau kedua terbesar terpusatnya perekonomian nasional dengan menyumbangkan produk domestik bruto naisonal sebesar 21,6%, yang kemudian diikuti oleh Pulau kalimantan sebesar 8,2%.

Kemudian pulau sulawesi sebesar 6,2%, Bali dan Nusa tenggara berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 3,1%. Sedangkan maluku dan juga papua berkontribusi sebesar 2,5% PDB. Pada tahun 2017, kontribusi PDB sumatera hanya berkisar 4,54% saja, sehingga menjadi pulau kedua yang mengalami kenaikan PDB secara besar - besaran.

Keunggulan Prabowo-Sandi di Sumatera

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi hanya unggul di pulau sumatera saja berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh CRC atau Celebes Research Center. Hasil survey celebes tersebut menunjukan hasil bahwa pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno hanya mampu unggul di Pulau Sumatera saja. Sedangkan di pulau - pulau lainnya Prabowo - sandi masih kalah jauh dibandingkan dengan Pasangan capres cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Prabowo-Sandi

Dari hasil survey yang sama juga menunjukan bahwa elektabilitas Prabowo-Sandi masih terpaut jauh sebesar 20% dari pasangan calon presiden dan wakil presiden petahana Joko Widodo Ma'ruf Amin. Di pulau sumatera sendiri, Prabowo - Sandi Unggul sebesar 44,8% suara yang artinya Prabowo - Sandi unggul di pulau sumatera.

Sementara itu, pasangan Jokowi - Ma'ruf hanya mampu memperoleh suara sebesar 37,6% suara dan sisanya sebanyak 17,6% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Selain pulau sumatera, Pasangan Jokowi Ma'ruf dinilai unggul apda pulau lainnya. Di pulau jawa saja, elektabilitas apsangan Jokowi Ma'ruf Amin unggul jauh lebih daru 50% yakni 57,2% suara sementara Prabowo hanya memperoleh 30% suara saja.

Berapa Tiket Murah Pesawat Indonesia

Tiket Murah pesawat merupakan dambaan bagi setiap calon penumpangnya, namun rupanya hal tesebut kini perlahan memudar dikarenakan harga avtur yang mahal sehingga memaksa maskapai penerbangan untuk menaikkan harga tiket pesawatnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun ikut menanggapi persoalan yang terkait dengan mahalnya harga avtur ini.

Tiket Murah

Mahalnya harga avtur dinilai turut andil dalam mengerek harga tiket pesawat dan juga memiliki efek domino terhadap sektor bisnis yang lainnya seperti bisnis pariwisata dan juga okupansi hotel. Namun jika dilihat dari sisi lain maka penyeusaian harga tiket pesawat justru bisa menjadi juru selamat untuk menutupi anggaran operasional maskapai penerbangan.

Meskipun diakui memang hal ini menjadi suatu dilema yang cukup pelik bagi industri penerbangan karena disatu sisi maskapai menghindari kerugaian akan tetapi di sisi lain penumpang merasa terbebani. Kebijakan menaikkan harga tiket ini bukan tanpa sebab, kontribusi harga avtur terhadap naiknya ongkos pesawwat terbang adalah sebesar 35% sehingga perlu adanya langkah cermat dalam menentukan kebijakan dalam jangka panjang agar perusahaan tidak merugi dan penumpang tidak merasa terbebani.

Tol Trans Jawa Dikritik

Tol Trans Jawa dan juga LRT atau Light Rail Transit terus mendapatkna kritikan dari kubu oposisi. Kritikan tersebut berisi serangan bahwasannya tol trans jawa dan juga LRT dinilai memiliki tarif yang mahal dan juga sepi peminat. Hal ini tentunya memancing reaksi dari pihak istana untuk segera memberikan klarifikasi terkait kritikan tersebut.

Tol Trans Jawa

Pihak istana menilai bahwa pembangunan infrastruktur tentunya memiliki tujuan jangka panjnag sehingga dampak dari pembangunan tersebut tidak dapat langsung dilihat. Moeldoko, kepala staf kepresidenan mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak akan bisa dilihat efeknya secara langsung, untuk itu pihaknya membuat sebuah rencana infrastruktur untuk jangka panjang, maka tidak bisa dilihat dalam waktu dekat.

Moeldoko juga menyebutkan bahwa pembangunan proyek infrastruktur yang telah dilakukan oleh presiden Jokowi merupakan pertimbangan yang visioner. Sehingga Presiden Joko Widodo pasti memperhitungkan populasi, tingkat pendidikan, dan juga pendapatan masyarakat yang nantinya akan mengalami peningkatan kedapannya. Pembelaan ini untuk membantah kritikan dari BPN (badan pemenangan nasional) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yakni Suhendra Ratu Prawiranegara yang menyatakan bahwa pemabngunan jalan tol trans jawa tidak dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.

Berapa Ekspor Kendaraan Bermotor

Ekspor Kendaraan Bermotor nasional sedang mengalami naik daun yang sangat menguntungkan, Pemerintah pusat berencana untuk mempermudah ekspor kendaraan bermotor nasional. Dalam hal ini, kementerian keuangan berencana untuk merelaksasi tata cara untuk mengekspor kendaraan bermotor yang dalam keadaan utuh atau completely built up/CBU.

Ekspor Kendaraan Bermotor

Dengan adanya relaksasi kebijakan tersebut, sebanyak 5 ekspotir besar diperkirakan akan dapat menghemat biaya logsitik dengan kisaran 314,4 miliar rupiah setiap tahunnya. Sri Mulyani, Menteri keuangan republik Indonesia berharap dengan adanya kebijakan relaksasi ini, industri ekspor kendaraan bermotor dapat terdongkrak. Sri Mulyani juga berharap Indonesia bisa menjadi salahs atu pengekspor mobil terbesar di dunia dan masuk kedalam 12 besar negara basis ekspor kendaraan Internasional.

Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi tertuang dalam Peraturan direktur jenderal bea dan cukai Indonesia dengan nomor instruksi PER-01/BC/2019 yang secara resmi berlaku semenjak tanggal 1 Februari 2019 yang lalu. Aturan ini tentu membawa dampak positif bagi kemajuan ekspor kendaraan bermotor nasional yang sebelumnya eskportir diwajibkan untuk mengajikan PEB atau pemberitahuan ekspor barang dan menyampaikan NPE atau nota pelayanan ekspor.

Mahalnya Harga Avtur Pesawat

Harga Avtur di Indonesia yang tergolong mahal membuat sejumlah maskapai penerbangan harus memutar cara untuk dapat meminimalisir biaya operasionalnya dengan cara menaikkan harga tiket dan juga mengenakan harga tarif bagasi. Tingginya harga avtur secara nasional ini dinilai menjadi pemicu utama mahalnya harga tiket pesawat sekarang ini.

Harga Avtur

Ditambah lagi dengan adanya pengenaan biaya pada bagasi semkain membuat konsumen merasa terbebani atas pelayanan moda transportasi udara ini. Merujuk apda data yang dikeluarkan oleh PErtamina, menunjukan bahwa harga avtur di timur Indonesia rata-rata memiliki harga diatas 10 ribu rupiah per liternya.

Bahkan parahnya harga avtur di Sorong papua tepatnya di Bandara Deo untuk harga bahan bakar jet A-1 telah mencapai 11.800 rupiah per liternya atau sekitar 77,4 sen dolar Amerika Serikat per liter. Tentunya harga tersebut lebih tinggi sebesar 34,9% dari kisaran harga avtur yang dijual di bandara Soeta (Soekarno Hatta) yang dijual sekitar 8.210 rupiah per liternya. Sementara itu, harga avtur termahal kedua adalah pada bandara pattimura ambon yakni sebesar 11 ribu rupiah per liternya.

Infrastruktur Telekomunikasi Miliki Pernana Penting

Infrastruktur Telekomunikasi terus dikembangkan di Indonesia untuk mengimbangi banyaknya perubahan yang terjadi di dunia digital. Ada beragam kebutuhan yang bisa terus dikembangkan di sektor ini, salah satunya adalah dengan membuat industri ini makin berkembang ke arah yang lebih baik. Infrastruktur komunikasi adalah jembatan menuju perbaikan yang nyata.

Infrastruktur Telekomunikasi

Perusahaan-perusahaan Over the Top (OTT) internasional seperti Google dan Facebook maupun nasional seperti Gojek mendulang untung dari pasar Indonesia. Sementara, kehadiran mereka membuat keuntungan perusahaan telekomunikasi nasional menurun.

Ia mencontohkan, karena masyarakat menggunakan aplikasi Whatsapp, maka layanan SMS ataupun telepon menurun. Maka, wajar bila OTT dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Tanah Air.

"Seharusnya OTT dipajaki. Pajaknya bisa dipakai oleh Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)," kata Kamilov saat diskusi bertajuk 'Merdeka Sinyal 100 Persen dan Menyongsong Industrialisasi 4.O' di Jakarta, Kamis (27/12).

Hal-hal yang sebelumnya tugas berat pemerintah dan kominfo sudah seharusnya dicicil dari sekarang. Karena ada begitu banyak prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah dan tahun ini akan menjadi semakin berat untuk dijalani.